SAMARINDA: Pemerintah  Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) komited menjaga lingkungan seiring pemindahan ibu kota negara ke kawasan itu.

Dua wilayah yang ditentukan jadi ibu kota negara yakni Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Muhammad Sabani menegaskan komitmen terhadap lingkungan sudah dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kita tetap komitmen. RPJMD kita sudah masuk bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik,” katanya seperti dipetik Kompas.

Menurut Sabani, pihaknya juga menilai semula rancangan Tataruang Wilayah Kaltim dengan adanya ibu kota negara ke kawasan itu.

“Supaya clear. Mana yang tetap dipertahankan sebagai hutan dan lainnya. Semua itu sudah masuk dalam kajian,” jelasnya.

“Ketika ini, pihaknya masih menunggu status di wilayah ibu kota negara. Jika nanti ibu kota baharu berbentuk provinsi sendiri maka tentu punya RTRW sendiri.

“Tapi kalau status ibu kota negara masuk wilayah Kaltim, maka kita akan sesuaikan RTRW,” ujarnya.

Sementara itu, Gabenor Kalimantan Timur Isran Noor mengingatkan kerajaan pusat agar lebih prihatin terhadap kawasan hutan yang meliputi provinsi berkenaan.

“Saya akan hentikannya jika ia merosakkan lingkungan,” kata beliau.

Katanya lagi, lingkungan merupakan komponen penting bagi penduduk di Kaltim, justeru ia perlu dilindungi.

“”Lebih baik ibu kota tidak dipindahkan ke Kalimantan Timur jika ia hanya akan merosakkan lingkungan,” tegasnya.