JAKARTA: Mantan Wakil Gabenor  Jakarta, Sandiaga Uno mengusulkan referendum berkaitan rancangan  kerajaan yang ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Menurutnya, sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam rencana besar itu.

“Ini sangat strategik, buat referendum. Sampaikan ke seluruh warga Indonesia, setuju tidak pindahkan ibu kota? Sehingga kita jadi bahagian pengambilan keputusan,” ujar Sandiaga seperti dipetik Republika.

Pelibatan masyarakat diperlukan dalam rancangan pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Kerana menurutnya, untuk waktu ini pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang mendesak.

“Jangan dulu dibicarakan untuk menarik perhatian publik, kerana masih banyak masalah lainnya. Keutamaan perjuangkan ekonomi dan kesejahteraan,” ujar Sandiaga.

Menurut mantan calon wakil presiden itu, pemerintah sebaiknya mematangkan terlebih dahulu rencananya itu. Kerana, ia tak melihat adanya alokasi dana terkait pemindahan ibu kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020.

“Ini belum dibuat anggaran, kita sekarang bantu pemikirannya, belum dianggarin sama sekali, buat apa kita sibuk. Persiapan harus matang,” ujar Sandiaga.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, berkata bahawa ketika ini pemerintah memang telah mengkaji beberapa wilayah untuk menjadi ibu kota baharu. Namun, yang hampir pasti jadi lokasi baharu ibu kota ialah Kalimantan Timur.

Jelas Sofyan, pemerintah memerlukan kawasan sekitar 3,000 hektar  untuk pembangunan tahap pertama. Sementara secara keseluruhan nantinya akan diperlukan kawasan sekitar 200,000 hingga 300,000 hektar.

“Iya Kalimantan Timur (Kaltim), tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” ujar Sofyan.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pernyataan Sofyan Djalil yang menyebutkan, bahwa lokasi baharu ibu kota negara sudah dipastikan pindah ke Provinsi Kaltim.

Menurut Jokowi, hingga kini pihaknya masih melakukan serangkaian kajian.